cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 7 (2022)" : 10 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI NASABAH APABILA BANK MENGGUNAKAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA I Dewa Ayu Wacik Yuniari; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dunia yang kian berubah menjadi digitalisasi mendorong segala aspek untuk turut melakukan adaptasi salah satunya dari sektor perbankan. Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk dapat menganalisa peraturan terkait apakah sudah cukup melindungi nasabah bank apabila terjadi kebocoran data akibat teknologi Artificial Intelligent (AI) melalui fitur chatbot ini. Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada maka timbul permasalahan terkait beberapa pengaturan di Indonesia ternyata belum secara signifikan mengatur mengenai AI ini. Namun terdapat beberapa peraturan yang bisa dikaitkan dalam hal ini yakni, AI ini bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik yang kemudian disebut PP 71 th 2019. Dimana peraturan ini mengatur lebih spesifik apa itu agen elektronik, dalam hal ini AI termasuk didalamnya. Walaupun demikian, agar terjadi kepastian hukum maka dari itu perlu adanya penelitian dengan metode pendekatan normatif sehingga bisa menciptakan perlindungan hukum berkelanjutan kepada nasabah bank. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data, Artificial Intelligence, Bank ABSTRACT The world that is increasingly turning into digitalization encourages all aspects to participate in adaptation, one of which is the banking sector. The purpose of this research is to be able to analyze regulations related to whether they are sufficient to protect bank customers in the event of a data leak due to Artificial Intelligent (AI) technology through this chatbot feature. Along with the development of existing technology, problems arise related to several regulations in Indonesia that have not significantly regulated AI. However, there are several regulations that can be linked in this regard, namely, this AI can be linked to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Transaction Systems Electronics which is then called PP 71 of 2019. Where this regulation regulates more specifically what an electronic agent is, in this case AI is included in it. However, in order for legal certainty to occur, it is necessary to carry out research using a normative approach so that it can create sustainable legal protection for bank customers. Key Words: Legal Protection, Data, Artificial Intelligence, Bank
PERIHAL BATAS USIA DALAM HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA Ni Made Kintan Oktavianti; I Gede Pasek Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Perihal Batas Usia dalam Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta mengtehaui terkait dengan batasan usia seorang anak yang dapat diangkat berdasarkan hukum positif yang diberlakukan di Indonesia serta untuk mengetahui apakah pengangkatan terhadap seorang anak yang usianya sudah melampaui usia 18 tahun dianggap sah menurut hukum yang ada di Indonesia. Metode yang dipergunakan pada penyusunan jurnal ini ialah metode penelitian normative yang mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipakai dalam penulisan ini ialah bahan hukum primer yang terdiri dari beberapa jenis peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa berbagai buku maupun literatur, jurnal hukum, pandangan ahli sertajuga yurisprudensi yang berkaitan dengan pokok persoalan yang tengah dibahas. Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh kesimpulan bahwa ada 2 sistem hukum yang diberlakukan prihal penganggkatan anak di Indonesia, yakni hukum nasional dan hukum adat. Diantara 2 sistem hukum tersebut, memiliki perbadaan pandangan mengenai hakikat pengangkatan anak. Namun perbedaan tersebut bukan merupakan suatu konflik norma, mengingat hukum negara mengakui keabsahan pengaturan hukum adat terkait pengangkatan anak. Jika bertolak dari konstitusi, maka pengangkatan anak terhadap orang yang sudah dewasa adalah hal yang legal menurut hukum, sepanjang bersesuaian dengan prasyarat dan ketentuan yang telah ditetapkan hukum adat(dalam hal ini khususnya hukum adat Bali). Arguementasi ini juga berpedoman pada teori pluralisme hukum yang diberlakukan di Indonesia. Kata Kunci : Batas Usia, Pengangkatan Anak , Hukum ABSTRACT This writing is entitled Regarding the Age Limit in the Adoption Law in Indonesia. This study intend to examine and find out related to the age limit of a child who can be adopted under positive law enforced in Indonesia and to find out whether the adoption of a child who has exceeded the age of 18 is considered legal according to existing regulations in Indonesia. The method used in the preparation of this journal is a normative research method that uses a statutory approach and a conceptual approach . The legal materials used in this research are in the form of primary legal materials consisting of several types of legislation and secondary legal materials in the form of various books or literature, legal journals, expert opinions and norms relating to the subject matter being discussed. Based on the results of the study, it can be concluded that there are two legal systems applied regarding child adoption in Indonesia, namely national law and customary law. Between the two systems of norms, there are dissimilar views on the nature of adoption. However, this difference does not constitute a conflict of norms, considering that state law recognizes the validity of customary law arrangements regarding child adoption. If it departs from the constitution, then the adopttion of children of adults is legal according to law, as long as it is in accordance with the prerequisites and clause stipulated by customary law (in this case especially Balinese customary law). This argument is also guided by the theory of legall pluralism applied in Indonesia. Keywords : Age Limit , Child Adoption , Law
RELEVANSI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG TERHADAP PASAL 22E UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TENTANG PEMILIHAN UMUM Ayu Merta Corelia Wati; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Study ini memiliki tujuan untuk meneliti dan menganalisis relevansi Pemilihan kepala daerah secara langsung dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) tentang pemilihan umum (pemilu), hal ini dirasa perlu karena masih banyak pro dan kontra mengenai pelaksanaan pilkada secara langsung, dikarenakan pilkada tidak termasuk bagian dari penjelasan pemilu sesuai amanat Pasal 22E. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dan mempergunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undang, pendekekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil dari studi ini menunjukan bahwasannya frasa “dipilih secara demokratis” mempunyai makna dapat dipilih langsung oleh rakyat ataupun bisa melalui perwakilan yang harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerahny sehingga relevansi pilkada langsung dengan UUD 1945 ialah pilkada tidak termasuk kedalam rezim pemilu sebagai mana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, namun lebih mengarah pada penghormatan terhadap pengimplementasian Pasal 18 UUD 1945, yang dalam praktiknya bisa tidak sama dengan pemilu seperti yang diatur pada Pasal 22E UUD 1945. Kata kunci: Demokrasi, Kepala Daerah, Pemilihan Umum. ABSTRACT The prupose of this study is to examine and analyze the relevance of direct regional head elections to article 22E of UUD 1945 constitution regarding election, this is deemend necessary since there are still many pros and cons regarding the direct implementation of regional election, because the regional election are not included as part of the elction explanation as mandated by article 22E. The research methode that is used in this study is normative legal research using a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The result of this study shows that the phrase “democraticly elected” has the meaning of being directly elected by the people or through the representatives who must adapt to the situations and conditionsof each region. So that the relevance of direct regional head elections to UUD 1945 is that the direct regional head elections are not included in the general election regime as regulated in Article 22E of UUD 1945, but rather leads to respect for the implementation of Article 18 of UUD 1945, which in practice can be different from the general elections as stipulated in Article 22E UUD NRI 1945. Key Words: Democrasy, Regional Head, General Election.
KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Ni Made Dwi Ananda Laksmi Wiharini; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini guna menganalisa sahnya perjanjian sewa rahim dalam Hukum Perdata serta status hukum anak yang dilahirkan melalui perjanjian tersebut. Metode Hukum normatif digunakan pada penelitian ini menitikberatkan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan konseptual dalam menguraikan permasalahan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dalam teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian bahwa sewa rahim berdasarkan KUHPer tidak sah dilakukan karena tidak memenuhi syarat objektif pasal 1320 KUHPer yaitu syarat ketiga “mengenai suatu hal tertentu” dan syarat keempat “Suatu sebab yang halal”yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Mengenai status hukum anak, maka dilihat dari perkawinan ibu penggantinya apabila ibu pengganti tidak terjalin sebuah perkawinan sah, maka anak itu merupakan anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataannya, sedangkan ibu pengganti yang telah menikah maka anak tersebut anak sah dari ibu pengganti dan suaminya. Kata Kunci : Perjanjian Surogasi, Ibu Pengganti, KUH Perdata ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the validity of surrogacy agreement in Civil Law and the legal status of children born through the agreement. The normative legal method used in this study focuses on the legislative approach and the conceptual approach in describing the problem by using primary and secondary legal materials in library study data collection techniques. The results of research that surrogacy agrement on the KUHPer is not valid because it does’nt meet the objective requirements of Article 1320 of the KUHPer, namely the third requirement "regarding a certain matter" and the fourth requirement "A lawful cause" which results in the agreement being null and void. Regarding the legal status of the child, it can be seen from the marriage of the surrogate mother, if the surrogate mother does’nt marriage, then the child is an legal child, while the surrogate mother is married, then the child is legal child of a surrogate mother Keywords: Surrogacy Agreement, Surrogate Mother, Civil Code
PERLINDUNGAN KARYA CIPTA LAGU: PENGUNDUHAN SECARA BEBAS TANPA IZIN PENCIPTA PADA SISTEM PLATFORM DIGITAL Desak Meisa Apradita Pramestika; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji mengenai perlindungan hak cipta atas lagu berkaitan dengan sistem platform ilegal yang memberikan akses pengunduhan lagu secara bebas, serta upaya hukum yang dilakukan terhadap pengunduhan ilegal oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatf dengan pendekatan undang-undang. Hasil studi menunjukkan bahwa mengunduh lagu secara bebas melalui sistem platform digital yang tidak memiliki izin, baik dari pihak Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta merupakan tindak pelanggaran hak cipta dimana hak ekonomi terhadap karya cipta disini dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memiliki andil terhadap karya cipta. Pencipta dapat melakukan langkah pencegahan terhadap tindak pelanggaran hak cipta dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait perlindungan hak cipta. Terkait upaya hukum terhadap tindak pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan hukum pidana dengan mengacu pada ketentuan Pasal 120 dan ketentuan pidananya dalam Pasal 113 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Terhadap upaya hukum secara perdata dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga sesuai dengan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta. Kata Kunci: Perlindungan Karya Lagu, Sistem Platform, Illegal Downloading, Hak Cipta. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the copyright protection of songs related to illegal platform systems that provide access to download songs freely, as well as legal remedies taken against illegal downloads by creators and copyright holders. This study uses a normative legal method with a statue approarch. The results of the study show that downloading songs freely through a digital platform system that does not have permission, both from the Creator and the Copyright Holder is an act of copyright infringement where the economic rights of copyrighted works here are used by irresponsible parties, who do not own the copyright, or even contribute to the copyright. Creators can take steps to prevent copyright infringement by conducting outrich to the public regarding copyright protection. Regarding legal remedies against acts of copyright infringement, criminal law can be carried out by referring to the provisions of Article 120 and the criminal provisions in Article 113 Paragraph Number (4) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Against civil legal remedies, it can be carried out by filing a claim for compensation through the Commercial Court in accordance with Article 99 of the Copyright Law. Key Words: Protection of Song Works, Platform System, Illegal Downloading, Copyright.
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT DI BAWAH TANGAN DALAM PENYALURAN KREDIT OLEH BANK I Gusti Putu Ardya Maharani; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Ulasan ilmiah berikut bertujuan mempelajari susunan dari akad kredit dan menentukan kekuatan hukum akad kredit yang dituangkan secara bawah tangan ketika penyaluran kredit oleh bank. Metode penelitian yang dipakai yakni metode penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang diterapkan pada ulasan berikut yakni pendekatan faktual (fact approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Adapun lokasi penelitian pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Pertama-tama, hasil dari penelitian ini, yaitu: Susunan daripada akad kredit bank sebagai kontrak standar terdiri dari (1) judul, (2) komparisi, (3) substantif didalamnya terdapat sejumlah klausul yang menjadi syarat pemberian pinjaman bank. Kedua, kekuatan hukum akad kredit di bawah tangan memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang tidak disangkal oleh debitur. Bilamana akad kredit/perjanjian kredit secara bawah tangan tersebut disangkal oleh debitur, maka memiliki keabsahan pembuktian lemah. Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Akad Kredit, Di Bawah Tangan. ABSTRACT The following scientific review aims to study the structure of the credit agreement and determine the legal force of the credit contract which is poured underhand of the bank when disbursing credit. The research method used is the empirical legal research method. The types of approaches applied in the following review are the factual approach and the statute approach. The research location at PT. Bali Regional Development Bank. First of all, the results of this study, namely: The structure of the bank credit agreement as a standard contract consists of (1) title, (2) comparison, (3) substantive in which there are a number of clauses that are conditions for granting bank loans. Second, the legal force of an underhand credit contract has permanent legal force as long as it is not denied by the debtor. If the credit contract/credit agreement is denied by the debtor, then it has weak proof validity. Keywords: Legal Force, Credit Agreement, Underhand.
PENGAJUAN GUGATAN PELANGGARAN MEREK GoTo TERHADAP GOJEK DAN TOKOPEDIA (GOTO) KARENA MEMILIKI UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA Panji Mario Sianturi; Suatra Putrawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum merek ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis serta bentuk upaya hukum apabila memakai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Merek merupakan suatu tanda pengenal untuk membedakan barang dan/atau jasa satu dengan barang dan/atau jasa lainnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini merupakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dimana pendekatan ini melalui beberapa pendekatan seperti undang-undang, pendekatan konsep, dan juga melakukan analisis dengan menelaah undang-undang yang ada kaitannya dengan isu yang sedang dibahas serta studi dokumen (documentary study) dengan cara mengkaji literatur-literatur tertentu. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai merek mendapatkan suatu perlindungan apabila merek tersebut sudah di daftarakan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) dan sudah mendapatkan sertifikat dari lembaga tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis bahwa bentuk upaya hukum bilamana memakai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis antara lain; gugtaan penghapusan, gugatan pembatalan, dan gugatan yang diajukan oleh GoTo Financial Technology yaitu gugatan pelanggaran. Kata Kunci: Merek, Perlindungan Merek, Gugatan Pelanggaran. ABSTRACT This research This study aims to examine the legal protection of trademarks in terms of law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and forms of legal remedies if the marks have similarities in principle or in whole. A mark is an identification mark to distinguish one goods and/or services from other goods and/or services. The research used in this article is a normative juridical legal research method, where this approach goes through several approaches such as laws, concept approaches, and also conducts analysis by examining existing laws with the types of issues being discussed as well as document studies (documentary). study) by reviewing certain literatures. The results of this study explain that a brand can get protection if the mark is already registered with the Directorate General of Intellectual Property (Ditjen KI) and already got a certificate from the institution. Based on the Law on Trademarks and Geographical Indications that the form of legal remedies when using a mark that has the same principal or classified into several types, among others; deletion lawsuits, cancellation lawsuits, and lawsuits filed by GoTo Financial Technology are lawsuits for violations. Keywords: Marks, Marks Protection, Violations Lawsuit.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT TRADISIONAL DENGAN KANDUNGAN BAHAN KIMIA OBAT YANG BEREDAR DI E-COMMERCE Desak Made Chyntia Dewi; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna obat tradisional dengan kandungan bahan kimia obat yang beredar di e-commerce dan memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai peranan BPOM dalam pengawasan peredaran obat tradisional yang beredar di e-commerce serta mengetahui apakah sanksi yang diberikan terhadap oknum yang menjual obat tradisional dengan bahan kimia obat didalamnya. Dalam penulisan karya ilmiah ini metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan preventif yang berarti kesempatan untuk masyarakat memberikan keberatannya diharapakan lebih bisa diterapkan oleh pemerintah, selanjutnya jika tindakan preventif dirasa tidak cukup maka harus dilakukan tindakan represif yaitu penegakan hukum oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. BPOM telah mengeluarkan produk hukum yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 mengenai pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring, sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi peredaran obat tradisional dengan bahan kimia obat di e-commerce. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Obat ABSTRACT The objectives to be achieved from this research are to find out more about the legal protection of consumers using traditional medicines containing medicinal chemicals circulating in e-commerce and provide knowledge to readers about the role of BPOM in controlling the circulation of traditional medicines circulating in e-commerce and find out whether the sanctions are given to individuals who sell traditional medicines with medicinal chemicals in them. In writing this scientific paper, the method used is a normative research method with a statutory approach and also a conceptual approach. Legal protection can be carried out preventively, which means that the opportunity for the public to give objections is expected to be more applicable by the government, then if preventive measures are deemed insufficient, repressive measures must be taken, namely law enforcement by the government through legislation. BPOM has issued a legal product, namely the Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 8 of 2020 regarding the supervision of drugs and food that are circulated online, as an effort to prevent and reduce the circulation of traditional medicines with medicinal chemicals in e-commerce. Keywords: Legal Protection, Consumers, Drugs
URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PILKADA Dati Amaliyah; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi pembentukan badan peradilan khusus pilkada saat ini serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pembentukan badan peradilan khusus pilkada saat ini. Dalam studi ini metode penelitian yang digunakan adalah merupakan hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta dengan menggunakan teknik deskripsi. Hasil studi menunjukkan bahwa pembentukan badan peradilan khusus pilkada ini memanglah merupakan amanat daripada undang-undang. Akan tetapi hingga sampai dengan saat ini pembentukan badan peradilan khusus pilkada masih belum terealisasi, yang dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat terbentuknya lembaga tersebut. Terlebih lagi, dengan dikeluarkannya pula putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XX/2022 yang secara tidak langsung menghilangkan sifat kesementaraan yang diatur dalam UU No. 8 tahun 2015 atas kewenangan Mahkamah Kontitusi dalam menangani sengketa terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum termasuk didalamnya sengketa atas pilkada tersebut. Kata Kunci : Pilkada, Badan Peradilan Khusus, Sengketa, Pelanggaran ABSTRACT The purpose of this study is to examine the urgency of establishing a special judicial body for the current election and the factors that are obstacles in the formation of a special judicial body for the current election. In this study the research method used is normative law with a statutory approach and a legal concept analysis approach using primary and secondary legal materials and using descriptive techniques. The results of the study show that the formation of a special judiciary body for regional elections is indeed a mandate rather than a law. However, until now the formation of a special election court body has not been realized, which is due to several factors that have become obstacles to the formation of this institution. What's more, with the issuance of the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 85/PUU-XX/2022 which indirectly eliminates the temporary nature regulated in Law no. 8 of 2015 on the authority of the Constitutional Court in handling disputes related to disputes over the general election results including disputes over the local elections. Keywords: Regional Head Election, Special Judicial Body, Dispute, Violation
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL TERHADAP KAUM MUSLIM DI INDIA Dewa Ayu Kila Barko Lingga; Made Cinthya Puspita Shara
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlakuan diskriminasi terhadap kaum Muslim di India sebagai pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional serta untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku atas diskriminasi terhadap kaum Muslim di India. Metode penelitian dalam tulisan ilmiah ini merupakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Berdasarkan penelitian ini, tindakan diskriminasi agama telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap kaum Muslim di India, berupa perlakuan pembedaan dan pengecualian penegakan dan sistem hukumnya. Tindakan diskriminasi ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia internasional berdasarkan Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) serta Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 26 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan diskriminasi ini dapat dilaksanakan di India sesuai dengan yurisdiksi pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan kewajiban negara anggota untuk menjamin perlindungan dan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang tercantum dalam Konvensi. Selain itu, negara anggota ICCPR dapat melakukan pengaduan terhadap India atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan Konvensi ini. Pengaduan individu diatur dalam Optional Protocol to the ICCPR yang memberikan korban pelanggaran hak asasi manusia kewenangan untuk melakukan pengaduan secara individual, akan tetapi India tidak terikat terhadap ketentuan tersebut karena tidak meratifikasinya. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Diskriminasi Agama, Hak Asasi Manusia Internasional, Pertanggungjawaban Pidana. ABSTRACT The writing of this study aims to comprehend acts of discrimination in India against Muslims as an infringement of international human rights and to analyze the criminal responsibility of perpetrators of the discrimination against Muslims in India. The research method in this writing is the juridical normative research method and uses statute, cases, and fact approach. According to this study, India have been subjected to acts of religious discrimination by the government and law enforcement, including unfair treatment and exclusion from the legal system and enforcement. This act of discrimination is an infringement of international human rights based on Article 7 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 20 paragraph (2) and Article 26 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pursuant to the responsibility of State Parties to ensure the implementation and protection of the rights and obligations stipulated in the Convention, perpetrators of this act of discrimination could be held criminally liable in India under the jurisdiction of human rights violations. Additionally, ICCPR State Parties may file complaints against India for violations committed against the regulations of this Convention. Individual complaints are regulated in the Optional Protocol to the ICCPR which gives victims of human rights infringements the authority to make individual complaints, but India is not bound by this provision because it has not ratified it. Keywords: Legal Justice, Religious Discrimination, International Human Rights, Criminal Liability.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue